Aktifis Pergerakan Tuntut Mundur Plt Sekda dan Kepala BKD

SAMPAIKAN ORASI : Sejumlah aktifis pergerakan menyampaikan orasi saat melakukan aksi damai di halaman Balai Kota Tegal. Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk memberikan arahan kepada para PNS di lingkungan Pemkot Tegal.
KOTA TEGAL - Sejumlah aktifis pergerakan di Kota Tegal mendesak kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda), Dyah Kemala Shinta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Irkar Yuswan untuk mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan para aktifis pergerakan saat melakukan aksi damai di halaman Balai Kota Kota Tegal, Kamis (31/8). 

Salah perwakilan aktifis pergerakan, Agus Slamet menyampaikan, selama tiga tahun Kota Tegal menjadi rusak karena ulah mereka. Masyarakat harus memberikan sanksi sosial pada mereka. Karena itu, mereka dituntut untuk mundur dari jabatannya. "Berapa faktor-faktor kemanusiaan yang telah dilakukan terutama oleh Pak Irkar ini ? Pejabat yang rendahan pangkatnya diturunkan. Mereka yang masih layak menjabat dinonjobkan, diberhentikan gajinya, melakukan pelantikan yang inkonstitusional. Mestinya kalian mundur," tegasnya. 

Terkait desakan untuk mundur dari jabatan yang disampaikan oleh para aktifis pergerakan, Kepala BKD, Irkar Yuswan hanya diam dan tidak memberikan tanggapan apapun. 

Dalam aksi tersebut, Kapolres Tegal Kota AKBP Semmy Ronny Thaaba dan Kasat Intel AKP Suwartoyo sempat memberikan teguran pada para peserta aksi. Sebab, dalam melakukan aksi tersebut, mereka sebelumnya tidak mengajukan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. "Seharusnya sesuai aturan tiga hari sebelum melakukan kegiatan sudah mengajukan surat pemberitahuan kepada kami," ujarnya. 

Sementara itu, setelah resmi mendapatkan mandat sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota, Nursholeh menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dia bahkan berjanji akan bekerja secara profesional dan ikhlas dalam menjalankannya. "Saya akan mengikuti semua arahan dari Gubernur untuk kembali menata birokrasi di Kota Tegal, termasuk berkoordinasi dengan tim dari provinsi untuk melakukan penataan,” katanya.

Menurut Nursholeh, sebagai prioritas utama tugasnya yakni mengembalikan jabatan PNS yang diberikan sanksi nonjob. "Tidak hanya mereka yang mengajukan gugatan, namun semua pegawai yang mendapatkan sanksi. Prioritas pertama yakni mengembalikan jabatan PNS yang dinonjob. Saya juga akan berkoordinasi dengan provinsi terkait itu," tegasnya.

Dia menambahkan, kejadian penangkapan Wali Kota Tegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kabar yang tidak menyenangkan. Karena itu, dia berharap agar semua memgambil pelajaran dari kejadian tersebut. (H17)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Aktifis Pergerakan Tuntut Mundur Plt Sekda dan Kepala BKD"

Posting Komentar